PERTAMPILAN S. BRAHMANA, KORBAN DAMPAK

TULISAN MINGGU INI

http://www.friendster.com/brahmanamedan

 

 

MENGHAPUS KEMISKINAN: MUNGKINKAH?

Tulisan ini pemikiran spekulatif.

Oleh Pertampilan S. Brahmana

 

1. Pendahuluan

 

Kemiskinan berasal dari kata miskin. Miskin artinya tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Ini dikenal dengan miskin  material. Namun ada pula kemiskinan dalam bentuk lain, misalnya pendidikan yang rendah atau tidak pernah mengecap bangku pendidikan. Ini juga dapat dikategorikan dengan kemiskinan, tetapi bukan masuk kategori kemiskinan materi, walau materi (uang) turut memberikan andil terhadap terciptanya kemiskinan karena  pendidikan ini,

 

Namun ada lagi yang disebut dengan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah  situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

 

Ada yang membagi kemiskinan atas dua bahagian:

 

No	Kemiskinan	Pengertian
1	Kemiskinan struktural	adalah kemiskinan yang disebabkan jauhnya dari struktur yang ada, seperti alat-alat produksi, jauh dari pengambilan keputusan, terasing dari kemungkinan partisipasi, dan sebagainya. John  Galtung mengkategorikan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berada di luar “pusat” (center) yaitu orang-orang yang berada di pinggiran (periphery).
2	Kemiskinan absolut	adalah selain jauh dari “pusat” (center) juga rendah pendapatan perkapita pertahun,  kurang gizi, buruk kesehatan dan miskin pendidikan. Atau dengan istilah lain kemiskinan  absolut selain jauh dari pusat (center) juga miskin akan kebutuhan dasar (basic needs).

 

Namun ada pula yang membagi kemiskinan atas tiga bahagian yaitu:

 

No	Kemiskinan	Pengertian
1	Kemiskinan struktural	yaitu sekelompok manusia yang sumber mata pencahariannya terbatas, misalnya luas tanah yang hanya 0,2 hekatare dikerjakan oleh tiga atau empat orang. Indikator ini juga menunjukkan adanya pengangguran terselubung.
2	Kemiskinan kultural	yaitu mereka yang taraf hidupnya sudah miskin secara secara turun temurun, dan kemiskinan yang mereka alami ini dianggap sudah memang demikian takdir Tuhan terhadap mereka (nasib). Orang luar, menganggap keadaan masyarakat seperti ini perlu diperbaiki, sedangkan yang mengalaminya sendiri adalah sebaliknya, karena sudah terbiasa dengan keadaanya maka mereka tidak pernah ambil pusing lagi kepada keadaannya. Contoh seperti ini adalah mereka yang menganut paham fatalistik. Atau kelompok Saminisme di Jawa atau kelompok pengikut gerakan Ratu Adil, baik yang terdapat di Jawa (Saminisme), gerakan Koreri di Biak Irian Jaya dan sebagainya.
3	Kemiskinan Temporal	adalah sekelompok orang yang miskin disebabkan oleh situasi dan keadaan tertentu yang sifatnya sementara. Sebagai contoh miskin yang disebabkan adanya bencana alam, apakah itu karena korban gempa bumi, korban air bah, dan juga mereka yang menjadi korban dari pembangunan.

 

Asian Development Bank (ADB) (2005:7), memahami kemiskinan dengan indikator kurangnya akses untuk mendapatkan barang, jasa, asset dan peluang penting yang menjadi hak setiap orang. Setiap orang harus bebas dari rasa lapar, harus dapat hidup dalam damai, dan harus mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan jasa-jasa layanan kesehatan primer. Keluarga-keluarga miskin butuh mempertahankan kelangsungan hidup mereka dengan cara bekerja dan mendapatkan imbalan secara wajar serta seharusnya mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan terhadap guncangan-guncangan dari luar. Sebagai tambahan, perorangan maupun masyarakat juga miskin –dan cenderung terus miskin – apabila mereka tidak diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

 

Pandangan ADB (2005:11) ini, karena ADB menyadari sifat dasar kemiskinan amatlah kompleks dan faktor-faktor penyebabnya amat beragam. Kaum miskin mungkin tidak memiliki aset maupun kemampuan yang bersifat esensial karena mereka tinggal di daerah yang terpencil, rawan konflik, dan mempunyai sumberdaya sangat terbatas. Orang-orang ini mungkin rentan karena usia, kesehatan, lingkungan tempat tinggal, ataupun pekerjaan. Stagnasi dalam bidang ekonomi bisa mempersempit peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan atau produktif. Kaum miskin ini mungkin tidak memperoleh akses untuk mendapatkan aset-aset maupun jasa-jasa layanan karena mereka tergolong ke dalam etnis minoritas atau suatu komunitas yang yang dianggap lemah secara sosial, atau mungkin semata-mata karena mereka adalah kaum perempuan, cacat, atau berbeda. Dalam tingkatan yang lebih luas, kemiskinan mungkin berasal dari situasi dimana ada ketimpangan yang besar secara terus menerus akibat dari kepentingan dan struktur kekuasaan yang cenderung mempertahankan status quo. Keanekaragaman kondisi dan sebab-sebab kemiskinan tersebut mengisyaratkan bahwa intervensi-intervensi untuk mengurangi kemiskinan harus disesuaikan menurut keadaan-keadaan tertentu.

 

2. Di Balik Angka-Angka Penduduk Miskin di Indonesia

 

Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006, mengungkapkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

 

Kemudian terjadi pergeseran posisi penduduk miskin dan hampir miskin selama periode Februari 2005-Maret 2006. Sekitar 56,51 persen penduduk miskin pada bulan Februari 2005 tetap tergolong sebagai penduduk miskin pada Maret 2006, sisanya berpindah posisi menjadi tidak miskin. Sebaliknya, 30,29 persen penduduk hampir miskin di bulan Februari 2005 jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Pada saat yang sama, 11,82 persen penduduk hampir tidak miskin di bulan Februari 2005 juga jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Bahkan 2,29 persen penduduk tidak miskin juga terjatuh menjadi miskin di bulan Maret 2006. Perpindahan posisi penduduk ini menunjukkan jumlah kemiskinan sementara (transient poverty) cukup besar.

 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Menurut Daerah, 1996-2005

 

 

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006

 

Ada apa di balik angka kemiskinan? Kecuk Suhariyanto Kepala Subdit Analisis Statistik, BPS, menulis di harian Kompas 14 September 2006, mengemukakan bahwa ada 4 masalah di dalam di balik angka kemiskinan, yang menunjukkan berbagai permasalahan yang meresahkan dan perlu mendapat perhatian.

 

Pertama, persoalan kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Ada indikasi bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan kecenderungan meningkat. Dengan kata lain, kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin memburuk. Indikator ini dapat kita lihat pada masyarakat yang mulai memakan nasi aking, pada saat harga beras mahal.

 

Kedua, kenaikan harga beras dan berbagai barang kebutuhan pokok lainnya membuat penduduk miskin tak punya pilihan lain dan terpaksa mengurangi kuantitas barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi. Bila tidak  segera ditangani, masalah ini, berakhir ke masalah kesehatan dan kekurangan gizi di kemudian hari.

 

Ketiga, kalau penurunan pengeluaran hanya terjadi untuk sandang atau pakaian saja, mungkin tak jadi apa, yang memprihatinkan, kalau penurunan pengeluaran juga terjadi untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Jangka panjang,  ini akan membuat akses penduduk miskin terhadap sumber daya ekonomi akan semakin kecil berubah menjadi kemiskinan absolut.

 

Keempat, adanya perpindahan posisi penduduk dari miskin menjadi hampir/tidak miskin dan sebaliknya dalam jumlah yang cukup besar menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tergolong miskin sementara (transient poor), yaitu penduduk yang penghasilannya dekat dengan garis kemiskinan, cukup besar. Sedikit guncangan ekonomi akan menyebabkan mereka berubah status. Karena itu, setiap kebijakan yang akan diambil, selain harus memperhitungkan dampaknya pada penduduk miskin kronis, juga harus mempertimbangkan dampaknya pada penduduk miskin sementara.

 

 

3. Wacana Kemiskinan di Indonesia

 

Cerita tentang kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia setahun sebelum kekuasan Orde Baru berakhir, sangat mengkhawatirkan. Bahkan ada yang menilai Indonesia pada masa ini nyaris menjadi negara yang gagal. Gagal mensejahterakan rakyatnya, gagal memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Kegagalan ini, karena  kesejahteraan yang telah dicapai pada masa orde baru, tidak dapat dipertahankan pada awal memasuki orde reformasi.

 

 

Masalah kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia menurun drastis dalam dalam ringkasan assessment keadaan hak asasi manusia 1998, yang diedarkan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengungkapkan situasi ekonomi Indonesia yang terpuruk pada awal reformasi, berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak ekonomi rakyat Indonesia. ELSAM, mencatat tingkat kehidupan rata-rata orang Indonesia anjlok secara dratis ke tingkat terendah. Ini artinya rata-rata rumah tangga di Indonesia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan paling elementer (basic need) seperti beras, gula dan seterusnya. Pemerintah gagal memenuhi hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi warga negaranya.

 

Arti lainnya adalah jumlah orang miskin pada masa ini bertambah secara dramatis, yakni menjadi 97,4 juta jiwa. Indonesia kembali terpuruk menjadi negera miskin, sama seperti negara-negara di Afrika. Kemudian tingkat orang kehilangan pekerjaan pun makin bertambah. Selain tidak ada jaminan keamanan atas pekerjaan (security of work), karena sewaktu-waktu dapat hilang secara sekonyong-konyong. Keadaan ini terlihat dari angka-angka pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, yang menurut ILO mencapai 5,4 juta pekerja. Sedangkan angka pengangguran mencapai 6,7 juta jiwa. Ini semua menunjukkan kegagalan pemerintah menjamin hak atas pekerjaan (right to work). Ini dapat terjadi karena Pemerintah juga gagal dalam memenuhi hak atas pangan (right to food). Deretan orang lapar sekarang sudah meluas hampir di seluruh Indonesia, dan gejala bunuh diri pun merebak di beberapa daerah. Bayi-bayi mengalami busung lapar di mana-mana, karena ketiadaan makanan yang layak. Diperkirakan ada 4 juta bayi yang mengalami kekurangan gizi, dan angka kematian Ibu meningkat menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup. UNICEF meramalkan akan terjadi the lost of generation di Indonesia. Ini bukan hanya disebabkan oleh gejala alam el nina, tetapi terutama akibat kegagalan kebijakan. Pemerintah juga gagal dalam Pemerintah juga gagal dalam memenuhi hak atas kesehatan (right to health). Saat ini pemerintah sudah tidak dapat lagi menyediakan fasilitas kesehatan dasar, karena pemangkasan anggaran untuk kesehatan di dalam APBN. APBN 1997/1998 menyediakan anggaran sebesar Rp. 2,3 trilyun, padahal kebutuhan obat untuk tahun anggaran yang sama sebesar Rp. 3,2 trilyun.

 

Bappenas mengungkapkan Krisis ekonomi tahun 1997/98 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, handal, dan berkelanjutan.

 

Dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 AGustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 mencapai angka 5,6%. Pertumbuhan ekonomi dalam triwulan I 2006 tercatat sebesar 4,7 persen. Dalam triwulan kedua pertumbuhan ekonomi menunjukkan gejala peningkatan dan tercatat sebesar 5,2 persen, lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh banyak pihak. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2006 mencapai hampir 5 persen. Tingkat pengangguran telah mulai menurun dari 11,2% pada bulan November tahun 2005 menjadi 10,4 persen pada awal tahun 2006.

 

Pengentasan kemiskinan merupakan satu paket yang tidak terpisahkan dengan upaya penciptaan lapangan kerja, yang menjadi fokus utama dari kebijakan ekonomi pemerintah, karena itu pemerintah telah dan akan terus menyempurnakan dan mensinergikan program penciptaan lapangan kerja, dengan berbagai program strategis di bidang diversifikasi energi, pembangunan infrastruktur perdesaan, serta program pembangunan perumahan.

 

Angka-angka kemiskinan yang dikemukakan Presiden mendapat reaksi keras dari kalangan DPR. Kalangan DPR memandang, penurunan tersebut bukan terjadi semasa SBY sebagai presiden. Penurunan itu terjadi semasa sebelum SBY menjadi Presiden.

 

Ini artinya kalangan DPR curiga jumlah angka kemiskinan semasa SBY menjabat Presiden lebih besar dari angka-angka yang dikemukakan tersebut di atas. Maka data kemiskinan yang digunakan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan data terbaru.

 

Angka kemiskinan yang dibeberkan SBY di depan DPR menggambarkan penurunan dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005.  Data tersebut masih dipakai dengan alasan Badan Pusat Statistik (BPS) belum mengeluarkan data terbaru per tahun 2006. Para ekonom menyebutkan, angka kemiskinan justru mengalami kenaikan, yaitu 16 persen per Februari 2005 menjadi 18,7 persen per Juli 2005 sampai 22 persen per Maret 2006 (SIB, 21 August 2006). Ini menunjukkan bahwa memberantas kemiskinan itu sulit, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

 

Awal September 2006 Kepala BPS Rusman Heriawan dalam jumpa pers di Gedung BPS, Jalan Dr. Soetomo, Jakarta, (1/9/2006) mengungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan penduduk miskin per Maret 2006 menjadi 39,05 juta orang atau 17,75 persen dari total penduduk 222 juta jiwa. Angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan 3,95 juta orang dibanding Februari 2005 yang sebesar 15,97 persen atau 35,10 juta. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan. (Detik..com 01/09/2006)

 

4. Indikator Kemiskinan

 

Apa indikator kemsikinan? Apakah cukup hanya misalnya pendidikan rendah, pendapatan yang rendah?

 

Menurut Sunarto dari  Yayasan Bina Lingkungan Masta,  pendapatnya ini dikemukakan pada Semiloka Indikator Kemiskinan dan Strategi Pengurangannya di Kawasan Hutan Secara Partisipatif, yang diselenggarakan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan Perum Perhutani KPH Kedu Selatan pada tanggal 12/9/2006, mengatakan indikator kemiskinan khusus untuk masyarakat desa  sangat beragam, mulai dari rumah, penghasilan, luas lahan pertanian, pendidikan, kendaraan, pola makan, jumlah ternak, hingga ketersediaan fasilitas kamar mandi di rumah. Maka sebenarnya yang menentukan masyarakat itu miskin atau tidak identifikasinya  harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, masyarakat itu sendiri disuruh menilai sendiri taraf kemiskinan di lingkungan mereka. Sebab, kemiskinan sangat terkait dengan kebutuhan yang tak mampu dipenuhi oleh masyarakat,” Sunarto (Kompas, 15 September 2006). 

 

Apa yang dikemukakan oleh Sunarto, mungkin pendekatan yang lebih bernuansa HAM yaitu terpenuhinya hak dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

 

 

Artinya program-program yang bersifat meminimalkan kemiskinan tersebut memberi peluang kepada masyarakat desa untuk hak bertahan untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, merasakan keadilan, merasakan  kebebasan pribadi, rasa aman, dan secara tidak langsung ikut serta dalam pemerintahan, sebagai warga negara.

 

5. Penyebab Laten Kemiskinan di Indonesia

 

Menurut Bappenas, masalah-masalah yang dihadapi  dan tantangan  dalam pembangunan Indonesia ke depan adalah sebagai berikut:

 

 

Dalam rangka menjawab semua tantangan dalam pembangunan Indonesia 2004-2009, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda pembangunan jangka menengah yaitu:

 

 

5.1 Indikator Kemiskinan di Indonesia

 

Apa indikator kemiksinan di Indonesia? Indikator kemiskinan itu bergantung dari sisi mana dirumuskan. Dari sisi gizi misalnya hingga hari ini, masih ada masyarakat Indonesia yang mengalami malnutrisi (gizi kurang/buruk).  Saran yang  mengemuka  di dalam International Expert Seminar on Child Growth and Poverty yang diselenggarakan pada bulan November 2002 di Jakarta, sepakat bahwa proporsi anak balita kurang gizi atau berberat badan rendah merupakan salah satu indikator kemiskinan.

 

Data Susenas pada tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah anak berstatus gizi kurang dan buruk masih sekitar 5,1 juta orang.  Data pada tahun 1997 menunjukkan bahwa anak-anak usia 2-3 tahun yang tidak pernah mengkonsumsi daging, telur, ayam, dan hati berjumlah sekitar 20-25 persen. Sementara penduduk Indonesia secara keseluruhan hanya minum susu 19 tetes sehari dan makan telur 1 butir per minggu. Maka malnutrisi ini berakar dari kemiskinan.

 

Indikator lain adalah pendapatan yang rendah. Rumah yang tidak layak dan sebagainya. Kategori indikator ini bergantung siapa yang menggunakannya.

 

5.2 Penyebab Laten Kemiskinan di Indonesia

 

Untuk mengurangi jumlah penduduk dari lembah kemiskinan sangat sulit. Kesulitan ini disebabkan faktor dari luar dan dari dalam serta dampak keduanya.

 

5.2.1 Akibat Pertarungan atau tarik menarik Ideologi di dalam Negara Indonesia.

 

Mungkin pertanyaan saya ini kurang popular dikemukakan, namun ada baiknya kita renungkan. Melalui pembangunan rumah ibadah yang semakin banyak dan semakin megah, mampukah meningkatkan kesejahteraan, mengangkat  masyarakat Indonesia dari keterpurukan ekonomi?

 

Saya memastikan jawabannya tidak. Justru semakin banyak rumah ibadah dibangun tidak berkolerasi positip membangun kesejahteraan rakyat Indonesia, yang terjadi adalah berkolerasi negatif (?).

 

Berdasarkan Statistic Book of Indonesian Potential Village Statistics Indonesia Year 2005, jumlah rumah-rumah ibadah di Indonesia adalah sebagai berikut:

 

Source : Statistic Book of Indonesian Potential Village Statistics  Indonesia Year 2005

 

Sedangkan Regulasi Syariat Agama antara lain:

 

Tabel Regulasi Syariat Agama di Berbagai Propinsi

 

No	Nama Perda / SK	Isi Perda	Regio	Penggagas / Penggerak	Problem
1	Perda No.03 Tahun 2002	Larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan  minuman keras	Bulukumba (Sulawesi Selatan)	Bupati Patabai Pabokori (Golkar) dan KPPSI Sulsel (Aziz Kahar Muzakkar).	Penertiban miras  setengah hati; di komplek pariwisata miras tidak dilarang atas nama pendapatan daerah.
2	Perda N0. 02 Tahun 2003	Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah	Idem	Idem	Diskriminasi pelayanan publik; pemotongan gaji guru secara sepihak untuk pembangunan masjid
3	Perda No.05 Tahun 2003	Berpakaian muslim dan muslimah	Idem	Idem	Pemaksaan terhadap minoritas (non Islam); tidak adanya layanan publik bagi yang tak berjilbab
4	Perda No.6 Tahun 2005	Pandai baca Tulis Al-Qur’an Bagi Siswa dan Calon Pengantin	Idem	Idem	Kawin lari semakin meningkat; konflik keluarga karena  pembatalan pernikahan bagi yang tidak bisa mengaji; diskriminasi perlakuan antara pejabat dan masyarakat biasa dalam pernikahan; mematikan pengajian-pengajian (surau) kampung; komersialisasi ‘ngaji’; menguntungkan BKPRMI (Badan Koordinasi Persatuan Remaja Masjid Indonesia) / pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat kepandaian mengaji
5	Perda No.9 Tahun 2009	Pengelolaan Zakat Profesi	Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat)	DPRD Lombok Tmur	Pemotongan sepihak gaji guru yang minim; tidak adanya transparansi dari pemda
6	Perda No.18 Tahun 2001	Larangan Perdedaran Minuman Beralkohol.	Pamekasan (Madura)	Bupati Dwiatmo Hadiyanto (?) dan DPRD Madura	Definisi miras terlalu umum sehingga dapat dimanfaatkan oknum tertentu.
7	Surat Edaran Nomor 061/2896/Org	Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/Muslimah) pada Hari-hari Kerja	Cianjur (Jawa Barat)	Bupati Wasidi Swastomo (PKB)	Anjuran pemakaian menjadi sebuah kewajiban yang diikuti sanksi
8	Instruksi Walikota Nomor 451.442/Binsos-III/2005	Pewajiban Jilbab dan Busana Islami (bagi Orang Islam) & Anjuran Memakainya (untuk Non-Islam).	Padang (Sumatera Barat)	Fauzi Bahar (Golkar)	Anjuran jilbab untuk minoritas berubah menjadi sebuah ‘kewajiban yang tak tertulis’
9	Surat Edaran Bupati No.451/SE/04/Sos/2001	Anjuran untuk Memakai Pakaian Seragam Sesuai dengan Ketentuan yang Menutup Aurat bagi sisiwi SD, SLTP, SMU/SMK, Lembaga Pendidikan Kursus, dan Perguruan Tinggi yang Beragama Islam.	Tasikmalaya (Jawa Barat)	Bupati Tatang Farhanul Hakim (PPP) & DPRD (Fraksi PPP dan PbB)	Anjuran menjelma menjadi kewajiban yang memaksa
10	Qanun No. 13/2003	Maisir (Perjudian)	Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)	DPRD NAD	Sanksi yang diberlakukan belum menyentuh penjudi kelas kakap.
11	Qanun No.14/2003	Khalwat (Mesum)	Idem	Idem	Idem Pengertian soal khalwat yang belum padu antara perumus dan pelaksana; kekhawatiran perempuan sebagai korban
12	Qanun No.7/2004	Zakat	Idem	Idem	Jika diterapkan secara terpisah atau tidak diselaraskan dengan ketentuan mengenai perpajakan dapat menimbulkan pajak ganda bagi kaum Muslim sehingga akan ada diskriminasi antara warga Muslim dengan non-Muslim.
13	Surat Gubernur Riau No 003.1/UM/08.1/2006	Pembuatan Papan Nama Arab Melayu	Riau	Gubernur Rusli Zaenal (Golkar)	Kesalahan pada penulisan ejaan sehingga diperlukan tim khusus menandakan bahwa masyarakat belum siap sekaligus perlu diadakan anggaran khusus untuk itu
14	Raperda Berbasis Injil	Pasal Diskriminatif Reperda Manokwari Butir 14 Ketentuan Umum: Injil sebagai kabar baik Pasal 25: Pembinaan mental memperhatikan budaya lokal yang menganut agama Kristen Pasal 26: Pemerintah dapat memasang simbol agama di tempat umum dan perkantoran Pasal 30: Melarang pembangunan rumah ibadah agama lain jika sudah ada gereja Pasal 37: Melarang busana yang menonjolkan simbol agama di tempat umum.	Kristen	Pemerintah dan DPRD Kab Manokwari, Provinsi Irian Jaya Barat.
Sumber: Wahidinstitute dan Harian Republika On Line 23 Maret 2007

 

Tarik menarik ideologi seperti ini, secara langsung atau tidak langsung berdampak kepada penciptaan kesejahteraan rakyat. Dampaknya dapat berupa, tenaga kerja yang dipilih adalah yang beragama tertentu saja. Pegawai yang potensial dalam memajukan sebuah unit usaha, namun karena bukan beragama seperti yang diharapkan diterlantarkan. Dampak lain, rakyat bukan diajak berpikir untuk meningkatkan kesejahteraannya secara rasional, tetapi dibawa berpikir (futuristik) untuk memikirkan kehidupan sesudah mati, masuk surga atau tidak masuk surga, sementara hidup di dunia ini masih berjalan.

 

Dampak positip pertarungan ideologi futuristik seperti ini, perlu direnungkan lebih lanjut bagi upaya peningkatan mengurangi masyarakat miskin.

 

5.2.2 “Politisasi“  Kebutuhan Rakyat seperti BBM, Minyak Goreng, Beras, Gas Elpiji, Listrik, Gula, Pupuk.

 

Naiknya harga BBM, mau tidak mau akan mempengaruhi harga-harga barang-barang yang ada di pasaran. Kenaikan harga barang-barang ini pasti mempengaruhi daya beli masyarakat kelas bawah. Akibat penghasilan tidak bertambah di satu sisi, dan harga barang-barang naik di sisi lain, masyarakat kelas bawah akan mengadakan pengetatan ikat pinggangnya. Pengetatan ikat pinggang ini pada gilirannya mengarah kepada upaya untuk bertahan hidup. Kondisi ini akan mempengaruhi asupan gizi kepada mereka. Bila asupan gizi kurang, semua sudah tahu, bagaimana akibatnya. Masyarakat kelas bawah akan mengalami kemiskinan yang melingkar. Kurang gizi, mengakibatkan kesehatan memburuk. Kesehatan memburuk mengakibatkan produktifitas kerja yang menurun. Produktifitas kerja menurun, mengakibatkan penghasilan berkurang demikian seterusnya.

 

Kondisi seperti ini berimplikasi multi dimensi. Boleh jadi tindak kriminilitas tinggi. Boleh jadi para kaum muda mudah dibeli untuk dipolitisasi untuk tujuan-tujuan demonstrasi. Inilah implikasi bertambahnya jumlah penduduk miskin. Ini jelas beban berat buat negara dari sektor keamanan.

 

Ada kesan kenaikan harga barang-barang, kelangkaan barang-barang tertentu, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang berakibat secara temporer harga barang-barang tersebut naik, ditenggari ini adalah bagian dari mempolitisasi kebutuhan masyarakat. Tujuannya bermacam-macam, sebagai upaya  menjelek-jelekkan pemerintah yang sedang berkuasa, atau bermotif ekonomi murni. Kegiatan mempolitisasi seperti ini bukan mengurangi jumlah penduduk yang miskin, tapi berefek negatif bagi pengurangan masyarakat miskin.

 

Hal yang sebaliknya terjadi, penurunan harga BBM, tidak signifikan kepada penurunan harga barang-barang. Bahkan di  sektor transportasi, penurunan ongkos angkutan umum, seiring dengan diturunkannya harga BBM, tidak berlaku mulus, ada yang setuju, tetapi lebih banyak yang tidak setujunya. Alasannya pun bervariasi.

 

5.2.3  Rupiah Yang Dijual (Dijadikan Komoditi)

 

Mata uang Rupiah sebenarnya bukan dikurskan, tetapi dijual, dijadikan komoditi oleh negara. Kalau dikurskan nilai tukarnya tentu stabil, tetapi kalau dijual, berarti bergantung kepada kebutuhan pasar.

 

Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang negara asing yang tidak stabil, sangat mempengaruhi daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang menyimpan uangnya dalam bentuk rupiah, karena harga barang-barang hasil tekonologi dan sudah bukan menjadi barang mewah selalu ditentukan harganya berdasarkan nilai tukar rupiah. Bila nilai tukar rupiah terhadap dollar lemah, maka lemah pula nilai rupiah yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedangkan mereka yang “memegang” dollar, daya belinya stabil.

 

Disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, dijadikan komoditi mata uang rupiah, atas nama nilai kurs yang tidak tetap, secara tidak sadar sebenarnya menguras energi masyarakat yang menabung uangnya di dalam bentuk rupiah, dan memperbesar pundi-pundi mereka yang menambung dalam bentuk mata uang asing.

 

Penghasilan yang diterima dalam bentuk rupiah tidak akan mampu mengimbangi harga-harga  barang yang dijual yang harganya selalu dikonversikan ke dalam mata uang asing (dollar).  Apalagi bila nilai dollar sangat tidak stabil terhadap rupiah, harga barang-barang juga dapat dalam tiap jam atau hari bergerak menyesuaikan dengan nilai dollar (mata uang asing), sementara di sisi lain, pendapatan, penghasilan yang diterima, penyesuainnya bisa setahun sekali baru dapat dilaksanakan. Ini pun dalam beberapa kasus, misalnya buruh, harus pula melakukan demontrasi menuntut penyesuaian upah mereka.

 

Maka bila nilai dollar tinggi terhadap rupiah, dan ini mempengaruhi harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, maka jumlah penduduk miskin Indonesia secara temporer akan bertambah, namun bila nilai dollar melemah terhadap rupiah, jumlah penduduk miskin Indonesia secara temporer akan berkurang juga, walau tidak jelas persentase pengurangannya.

 

Cara terbaik sebenarnya dengan menentukan nilai rupiah yang stabil terhadap mata uang asing. Artinya  nilai rupiah tidak dijual, tetapi ditentukan nilai tetapnya. Bila rupiah masih tetap diperjual belikan (bukan disetarakan dengan mata uang asing), sama saja dengan menjual energi bangsa ini. Nilai rupiah sebaiknya dipatok. Satu dollar Amerika Serikat sama dengan 8.000,- rupiah misalnya. Nilai tukar ini dapat ditetapkan untuk jangka waktu 10 tahun setelah itu ditinjau kembali.

 

Iklim seperti ini bagi yang berideologi kapitalis jelas tidak menarik sebab memperlambat penambahan kekayaannya (kapitalnya). Dan mereka yang menyimpan tabungannya dalam bentuk mata uang asing, pasti tidak akan setuju.

 

Maka menjual rupiah ini sama saja dengan mempermain-mainkan energi masyarakat kelas bawah ke arah yang tidak mendukung pengurangan masyarakat  kemiskinan.

 

6. Gagalnya Program Meminimalkan Kemiskinan Akibat Misklasifikasi?

 

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak. Sebagai contoh, rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 13-15 tahun dari kelompok penduduk termiskin, misalnya, bukan hanya akibat dari tidak adanya biaya, melainkan juga karena jauhnya lokasi sekolah sehingga membutuhkan biaya  transportasi  yang besar . Dalam mendapatkan layanan kesehatan, masyarakat miskin juga dihadapkan pada mahalnya biaya pengobatan dan perawatan, jauhnya tempat pelayanan kesehatan, dan rendahnya jaminan kesehatan. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak atau terisolir menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan kasus gizi buruk pada anak balita dari keluarga miskin. Demikianlah dimensi kemiskinan seperti kemiskinan yang melingkar.

 

Penyebab lain kemiskinan di Indonesia adalah masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebagian besar penduduk miskin berada di Jawa dan Bali, namun prosentase penduduk miskin di luar Jawa dan Bali khususnya di Kawasan Timur Indonesia jauh lebih tinggi.  Kesenjangan antarwilayah ditandai oleh beberapa permasalahan seperti antara lain:

 

 

 

Upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan, mencakup tidak saja upaya untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan.

 

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin menjadi penting karena hal ini mendudukkan mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan tersebut di atas perlu didukung perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (Sumber: Panduan_Operasional_ TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPKD). 2005)  

 

Menyadari hal tersebut, pemerintah bukannya tidak berbuat, 10 instansi dan departemen mengelola program-program  penanggulangan kemiskinan.

 

Instansi atau Departemen Yang Mempunyai Program Peminimalan Kemiskinan Pada Tahun 2002

 

 

Upaya yang dilakukan pemerintah yang trakhir yang berhubunga dengan cerita mengurangi kemiskinan ini adalah PNPM

 

Program-program Instansi/departemen memang cukup bagus, pertanyaan kemudian mengapa kemiskinan di Indonesia jumlahnya stabil, artinya pengurangannya tidak signifikan dengan program yang ada?

 

Garis Kemiskinan per Provinsi 2002-2003

 

 

Sumber BPS 2003

 

Ada yang mengatakan gagalnya program mengurangi kemiskinan sebenarnya akibat misklasifikasi masalah kemiskinan. Misalnya daerah yang tidak membutuhkan pabrik justru dibangun pabrik sebagai program meminimalkan kemiskinan di wilayah tersebut, melalui pembangun pabrik ini, diharapkan akan menampung tenaga kerja lokal.

 

Logika seperti ini, memang logis tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Kenyatannya justru penduduk pendatang yang lebih banyak bekerja di pabrik tersebutnya, alasannya karena pabrik membutuhkan tenaga kerja yang trampil dengan pepabarikan, dan tenaga seperti ini tidak dimiliki oleh penduduk lokal. Termajinalkannya  penduduk lokal  adalah contoh program meminimalkan kemiskinan mengalami misklasifikasi.

 

7. Penutup

 

Menghapus kemiskinan, jelas tidak mungkin, yang mungkin adalah meminimalkan jumlah orang miskin, jauh  lebih rasional. Faktor membuat orang kemiskinan  dapat dibagi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

 

Faktor eksternal bersumber dari luar diri seseorang tersebut, misalnya  konspirasi kelompok-kelompok elit,  secara tidak disadari pemarjinalan kelompok masyarakat-masyarakat tertentu, pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari misklasifikasi. Sedangkan faktor internal adalah niat dari orang tersebut. Ada orang atau kelompok masyarakat yang memang mengutamakan unsur-unsur non metaerial sebagai sistem nilai pertama dalam dirinya, mislanya masyarakat Saminisme di Jawa.

 

Mempolitisasi segala bidang kehidupan kemasyarakatan, bukan berdampak mengurangi kemiskinan, tetapi justru berpotensi menambahi jumlah orang miskin. Ini sama saja dengan menjual kemiskinan orang lain untuk menghilangkan kemiskinan diri sendiri.

 

 

Pustaka

 

Ade Cahyat  Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia. Poverty & Decentralization Project CIFOR (Center for International Forestry Research) – BMZ (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Governance Brief. 7 November 2004. Number 2

Asian Development Bank (ADB). Juni 2005.  Meningkatkan Perjuangan Melawan Kemiskinan Di Asia Dan Pasifik Strategi Pengurangan Kemiskinan. Asian Development Bank.

Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006

Detik..com 01/09/2006

Draf Ringkasan – Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia Per 25 Agustus 2005

Harian Republika On Line 23 Maret 2007

Harian Sinar Indonesia Baru Medan.

http://www.pustaka-deptan.go.id

ELSAM. Indonesia Dalam Krisis Tidak Reformasi, Tanpa Hak Asasi Manusia. Human Rights Report Nomor: 02/1998. Jakarta, 30 April 1998.

Panduan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD). 2005  

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2005. Kemiskinan Di Indonesia: Perkembangan Data dan Informasi Mutakhir

Wahid Institute

 

Penulis adalah Staf Pengajar FS USU Medan. Magister dengan Pengkhususan  Sistem Pengendalian Sosial.

 

 

 

      MENGENAI TULISAN DI DALAM BLOG INI